Andreas Hugo Minta Pemerintah Prioritaskan Penanganan HAM di Papua Barat Daya

16-07-2025 /
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu hak asasi manusia (HAM), khususnya yang ada di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Andreas saat menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi XII ke Papua Barat Daya beberapa saat lalu.



“Kemarin waktu kami kunjungan kerja ke Papua Barat Daya, salah satu topiknya adalah masalah yang saya kira Pak Menteri seharusnya lebih tahu,” ujar Andreas dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).



Ia mendorong Menteri HAM Natalius Pigai untuk lebih sering turun langsung ke Papua dibanding ke daerah lain. Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus dan pendekatan yang lebih intensif dalam menangani persoalan HAM yang bersifat lintas sektor.



“Pesan pertama adalah Pak Menteri lebih sering ke Papua daripada ke kota lain nanti,” tegasnya.



Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kembali mengusulkan pembentukan desk khusus untuk Papua yang dapat mengkoordinasikan kerja lintas instansi dalam menangani isu-isu di wilayah tersebut. Usulan ini dinilainya penting karena menyangkut HAM yang memerlukan penanganan kolaboratif.

 

“Usulan apa yang pernah saya sampaikan di sini, soal desk khusus yang menangani Papua. Dan mereka menanggapi ini penting, karena ini terutama menyangkut HAM dan itu multi-instansi yang terkait,” jelasnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi serupa datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan perwakilan Kementerian HAM di Papua. Menurutnya, inilah momentum bagi Kementerian HAM untuk menebus kurangnya perhatian selama ini.



“Saya kira ini kesempatan yang baik untuk Pak Menteri dengan anggaran yang lebih banyak untuk memberikan perhatian yang lebih baik ke saudara-saudara kita yang ada di Papua,” pungkasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Ketua Komisi XIII Tidak Setuju Putar Lagu di Pernikahan Harus Bayar Royalti
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya sepakat dengan adanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang...
Menuju Generasi Emas 2045, Legislator Soroti Pentingnya Akses air Bersih & Gizi Seimbang
07-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menurutnya perlu...
Yanuar Arif: Pemberian Amnesti dan Abolisi Prabowo Sangat Tepat
06-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RIYanuarArif Wibowo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan...
Fenomena Bendera One Piece Bagian Dari Ekspresi, Pemerintah Harus Intropeksi
05-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime...